EFEKTIVITAS PEMEKARAN DESA DALAM MEWUJUDKANKUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA RESMI TINGALKECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG

YOYO SUKARYO. 40170033. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Bale Bandung. 2021. ABSTRAK Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitasdari Pemerintah, maka pemekaran wilayah/desa di anggap salah satu solusiterciptanya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas. Karena salah satutujuan pemekaran wilayah/desa adalah untuk mendekatkan pelayanan publikkepada masyarakat. Setelah dilakukannya pemekaran Selengkapnya tentangEFEKTIVITAS PEMEKARAN DESA DALAM MEWUJUDKANKUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA RESMI TINGALKECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG[…]

PENEMPATAN PEGAWAI TIDAK TETAP OLEH SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM UNTUKMENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADABIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

TEDI SUPRIYADI. 401170020. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Bale Bandung. 2021. ABSTRAK Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki birokrasi-birokrasi yangada di Indonesia untuk meningkatkan pelayanan publik. Dalam hal reformasibirokrasi yang menjadi permasalahan secara umum adalah pada sumber dayamanusianya yaitu pada kinerja pegawai yang menjadi salah satu tolak ukur dalampelaksanaan berjalannya Selengkapnya tentangPENEMPATAN PEGAWAI TIDAK TETAP OLEH SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM UNTUKMENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADABIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG BARAT[…]

KOORDINASI VERTIKAL ANTARA CAMAT DANPEMERINTAH DESA DALAM MENUNJANGKEBERHASILAN PEMBANGUNAN FISIK DI WILAYAH DESA BANJARAN KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG

SATRIO PANDU PRAYOGO. 401170017. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Bale Bandung. 2021. ABSTRAK Koordinasi dapat disebut Kerjasama karena dalam koordinasi terkadangsinkronisasi sementara kerjasama merupakan suatu kegiatan kolektif dua orangatau lebih untuk mencapai tujuan Bersama. Tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui dan memahami koordinasi vertikal Camat dan Pemerintah desaKecamatan Banjaran. Jenis Selengkapnya tentangKOORDINASI VERTIKAL ANTARA CAMAT DANPEMERINTAH DESA DALAM MENUNJANGKEBERHASILAN PEMBANGUNAN FISIK DI WILAYAH DESA BANJARAN KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG[…]

KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN DENGANKEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAKKRIMINAL BEGAL DI KECAMATAN PAMENGPEUK KABUPATEN BANDUNG

WIDANINGSIH. 401180013. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Bale Bandung. 2022. ABSTRAK Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana koordinasiPemerintah Kecamatan dengan Kepolisian Sektor dalam menanggulangi tindakKriminal begal di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui koordinasi kepolisian dan faktor penyebab terjadinyatindak Kriminal begal di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Selengkapnya tentangKOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN DENGANKEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAKKRIMINAL BEGAL DI KECAMATAN PAMENGPEUK KABUPATEN BANDUNG[…]

“IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN RI NO 63 TAHUN 2017TENTANG PROGRAM PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI(BPNT) DI DESA RESMITINGAL KECAMATAN KERTASARIKABUPATEN BANDUNG”

RAFI HIDAYAT. 401180018. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Bale Bandung. 2022. ABSTRAK One of the program formed by the government to reduce the burden on the community inmeeting basic needs is the non-cash food assistance program (BPNT) this study aims todetermine the implementation 0f the aid distribution program non-cash Selengkapnya tentang“IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN RI NO 63 TAHUN 2017TENTANG PROGRAM PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI(BPNT) DI DESA RESMITINGAL KECAMATAN KERTASARIKABUPATEN BANDUNG”[…]

PERAN KEPALA DESA DALAM PELESTARIANCAGAR BUDAYA SITUS BUMI ALIT KABUYUTANDI DESA LEBAKWANGI KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG

RIO DWI MAHENDRA. 401180038. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Bale Bandung. 2022. ABSTRAK Peran Kepala Desa dalam Pelestarian Cagar Budaya diharapkan dapat manfaatdalam meningkatkan Kelestarian Lingkungan serta kesejahterahan masyarakatDesa setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalampelaksanaan Pelestarian Cagar Budaya di Desa Lebakwangi dan kendala apa sajayang Selengkapnya tentangPERAN KEPALA DESA DALAM PELESTARIANCAGAR BUDAYA SITUS BUMI ALIT KABUYUTANDI DESA LEBAKWANGI KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG[…]

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK MELALUI PEMBUATAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAHSEMENTARA(TPS) DI DESA MARGA MEKAR KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG

Candrika Akhdan Taqiudin. 411180040. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Bale Bandung. 2022. ABSTRAK Wujud dari Peran Kepala Desa adalah melaksanakan pembangunan Desadimana Kepala Desa wajib Membangun Desa sendiri demi kemandirian. Dalamrangka pembangunan Desa pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Sementaraadalah sebagai bentuk produk Pembangunan Fisik.Peneltian ini bertujuan untukmengetahui dan mendekrisikan peran Selengkapnya tentangPERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK MELALUI PEMBUATAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAHSEMENTARA(TPS) DI DESA MARGA MEKAR KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG[…]

EFEKTIVITAS UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)WILAYAH II DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATARUANG (DPUTR) DALAM PEMELIHARAAN RUASJALAN KABUPATEN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

ARIPIN. 401180020. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Bale Bandung. 2022. ABSTRAK Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)Kabupaten Bandung Barat membutuhkaan pelaksana di setiap daerah agar setiappelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan jalur transportasi bisa dilakukandengan baik, dalam hal ini Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Wilayah II yangmelakukan pelayanan Selengkapnya tentangEFEKTIVITAS UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)WILAYAH II DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATARUANG (DPUTR) DALAM PEMELIHARAAN RUASJALAN KABUPATEN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT[…]