STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA RANCAKASUMBA KECAMATAN SOLOKANJERUK KABUPATEN BANDUNG

ANISA FIRDAUS EFFENDI. 401170004. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Bale Bandung. 2021. ABSTRAK Desa Rancakasumba merupakan salah satu desa yang tengah berupaya menuju desa mandiri. Desa Rancakasumba memiliki sumber daya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Strategi pemerintahan Desa Rancakasumba masih belum optimal dalam upaya meningkatkan status Selengkapnya tentangSTRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA RANCAKASUMBA KECAMATAN SOLOKANJERUK KABUPATEN BANDUNG[…]

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TERKAITPENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME AGAMA DI KABUPATEN BANDUNG

Agus Kurniawan. D1A160023. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Bale Bandung. 2020. PENDAHULUAN Indonesia sebagai Negara majemuk dengan beragam suku, ras, agamadan golongan. Indonesia menjadi negara yang paling rawan akan kemunculanpaham radikalisme. Perbedaan pandangan antar kelompok masyarkat disuatuwilayah kerap menjadi pemicu pecahnya bentrok antar mereka. Namun ditengahkonflik itu ada saja Selengkapnya tentangSTRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TERKAITPENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME AGAMA DI KABUPATEN BANDUNG[…]

Implementasi Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa Tahun Anggaran 2019 (Di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung)

Tineu Tresnawati. D1A160009. Program Studi Ilmu Pemerintaham. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Bale Bandung. ABSTRAK Program Raksa Desa merupaka salah satu program pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa dengan bantuan Kabupaten. Program pembangunan rumah tidak layak huni serta bantuan air bersih  di Desa Jagabaya karena masih banyak masyarakat di beberapa wilayah Desa  Jagabaya yang Selengkapnya tentangImplementasi Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa Tahun Anggaran 2019 (Di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung)[…]

GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DINAS DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

DARYANA. D1A160022. Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Bale Bandung. 2020. ABSTRAK Dalam suatu organisasi gaya kepemimpinan memegang peranan pentinguntuk menggerakan organisasi dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai suatutujuan organisasi pemimpin dituntut untuk bisa memantau pegawainya agar dapatmengembangkan kemampuan yang dimilkinya. Kedisiplinan adalah kuncikeberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan seorang pemimpin perlumenegakan disiplin Selengkapnya tentangGAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DINAS DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT[…]

PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DANMENENGAH DALAM PEMBERDAYAAN KOPERASIPRODUSEN KOPI MARGAMULYA (KPKM) KABUPATEN BANDUNG

ASEP CAHYANA. D1A160014. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Bale Bandung. 2020. ABSTRAK Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah lembagapemerintahan yang bertugas menjalankan urusan pemerintah daerah dibidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. Peran Dinas Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah sangat diperlukan untuk pemberdayaan usahabinaan yang bernaung di Selengkapnya tentangPERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DANMENENGAH DALAM PEMBERDAYAAN KOPERASIPRODUSEN KOPI MARGAMULYA (KPKM) KABUPATEN BANDUNG[…]

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 35 TAHUN 2018 PASAL 17 TENTANG REVITALISASI PEMBINAAN NARAPIDANA OLEH KALAPAS PADA LAPAS MEDIUM SECURITY DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN KEMAMPUAN DIRI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANDUNG

ALAM ABDULRAHMAN. D1A160001. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Bale Bandung. 2020. ABSTRAK Permasalahan yang dihadapi Pemasyarakatan sebagai implementator urusanpemerintah dibidang yustisi sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidanaterpadu menjadi Pekerjaan Rumah setiap periode pemerintahan yang tidakkunjung usai. Wacana revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan mulaidigulirkan seiring dengan semangat reformasi yang dimanifestasikan dalamPeraturan Selengkapnya tentangIMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 35 TAHUN 2018 PASAL 17 TENTANG REVITALISASI PEMBINAAN NARAPIDANA OLEH KALAPAS PADA LAPAS MEDIUM SECURITY DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN KEMAMPUAN DIRI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANDUNG[…]

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN(PERMENKES) NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANANKESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)OLEH DINAS KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DIPUSKESMAS PANGALENGAN DTP KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG

BERRY MARTIEN AGUSTIAN. D1A160003. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Bale Bandung. 2020. ABSTRAK Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari SistemJaminan Sosial Nasiaonal (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakanmekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory). JaminanKesehatan Nasional (JKN) ini merupakan kebijakan pemerintah di bidangkesehatan dan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya Selengkapnya tentangIMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN(PERMENKES) NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANANKESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)OLEH DINAS KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DIPUSKESMAS PANGALENGAN DTP KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG[…]